Perusahaan yang pailit

masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur maupun stake holder perusahaan terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman. permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Pada gejolak moneter yang terjadi di pertengahan Juli 1997, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan perusahaan bisnis di Indonesia. Naiknya nilai tukar dollar terhadap rupiah dengan sangat tinggi. menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak mampu membayar utangnya yang umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Akibatnya banyak perusahaan di Indonesia mengalami kebangkrutan. Hampir seluruh bank yang ada di Indonesia telah pailit secara tehnis karena tidak mampu lagi membayar utangnya. Pada perusahaan yang hamper mengalami kepailitan tersebut mempunyai berbagai alternatif ditawarkan untuk menyehatkan kembali keadaan perusahaan antara lain:
1. Mencapai kesepakatan bilateral antara debitor dan kreditor untuk menyelesaikan utang piutang diantara mereka, baik dilakukan oleh mereka sendiri maupun dengan memanfaatkan Prakarsa Jakarta (Jakarta Insiative).
2. Memanfaatkan Skema Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA).
3. Menggunakan Undang-Undang kepailitan.4 Selain itu upaya lain yang dapat ditempuh adalah:
4. Mempergunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution);
5. Mempergunakan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional (apabila dalam perjanjian ada klausul tentang hal ini);
6. Melakukan restrukturisasi utang.

Bila seluruh upaya-upaya untuk menyehatkan perusahaan tidak dapat lagi menyelamatkan perusahaan maka perusahaan berada dalam keadaan pailit. Kegagalan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dapat dikategorikan bahwa perusahaan mengalami Corporate Failure. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan suatu instrument hukum untuk memfasilitasi masalah utang piutang yang sangat diperlukan oleh dunia usaha sebagai jaminan kepastian hukum.